pp no 38 tahun 2007. 11 Tahun 2006; Perda Kab. pp no 38 tahun 2007

3Tahun 2005 tentang Pedoman TataNaskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 5. 39 Tahun 2007; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 13, LN. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Menggunakan Model Managerial Grid Provincial Governance Strengthening Programme Mei 2011 Policy Issues Paper Peraturan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wakatobi, dengan sistematika sebagai. Peraturan Pemerintah (PP). 8 Tahun 2006; PP No. 2004, PP No. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2008. UU Nomor 40 Tahun 2007; dan PP Nomor 45 Tahun 2005. U. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah. 23 Tahun 1992; UU No. Belum Tersedia. (PP) NO. 33 Tahun 2004; UU No. Peraturan Pemerintah (PP) No. Tax Guide : PP No 38 TAHUN 2007. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2008 No. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 77, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pembentukan. PP 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. 32 Tahun 2004, UU No. 12 tahun 2011;4. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 38, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan Inovasi Dan Difusi Teknologi. go. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2007TENTANGPERSEROAN TERBATASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. 38 Tahun 2007 khususnya Bidang Kesehatan pada sub bidang 1, 3, 4, dan 6. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia€Nomor 4740);. 8 Tahun 2008; Perpres No. Peraturan Pemerintah (PP). 32/2004), serta yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang. Tipe Dokumen. Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :. Peraturan Pemerintah No. E. 74 Tahun 2012; PERMENKEU No. 40, LN. 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan. 1 Tahun 2004; UU No. Pp 38 Tahun 2007. 2021/No. 23 Tahun 1992; UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat. 35 Tahun 2007. Permen LH No. 23 Tahun 2002; UU No. 8 Tahun 2007 16: Permen ESDM Nomor 009 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507. Mencabut : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 45 Tahun 2008 ;14. Tipe Dokumen. 80, TLN No. 38 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007 ID English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPeraturan Pemerintah (PP) NO. Download Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 melalui link di bawah ini: Download PDF. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 9 Tahun 2000, Permendagri No. 15, LN. 2017 No. f - 14 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2008 No. ID – Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. 2017 No. 4741, LL SETNEG : 37 HLM. 28 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2007;. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20. UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU N0 24 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 26 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perka BNPB No 02 Tahun 2012; Perka BNPB Tentang Pedoman. Peraturan Pemerintah No. 84, LL SETNEG : 49 HLM. Telah ditetapkan Perda Kota Tangerang No. 58, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3747. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan. 2. PP No 28 Tahun 1990; PP No 19 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2007; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PERMENAG No 3 Tahun 1983; PERDA Kota Cimahi No 10 Tahun 2014. 4791, LL SETNEG : 20 HLM. 2000. 2007 No. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. 58 Tahun 2005; PP No. 39 tahun 2000. 4705, LL SETNEG : 22 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia PP No. (PP) NO. Penetapan kebijakan nasional sumber daya air. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan. 28 Tahun 1959; UU No. Peraturan - Pemerintah. 32 Tahun 2004; UU No. Peraturan Walikota No. Berlandaskan pada UU No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 18, BN 2009/ NO 262;. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Jakarta. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk. 14 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, terakhir. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga KerjaPP 38 tahun 2011 tentang Sungai diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2011 oleh Menkumham Patrialis Akbar. Konawe No. 38 Tahun 2007; PP No. Mengubah : UU No. (PP) NO. 38 Tahun 2007 ;14. 37 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 2007 No. No. 50 Tahun 2010; Permendagri No. 41 Tahuun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. Kolaka No. pptx SriHandayani283423 93 views. Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINT. 3. 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo, serta Peraturan Pemerintah No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Pun teknis dan panduan juga ada sebagai acuan serta pedoman. 8 Tahun 2005; PP No. (PP) NO. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2007 TANGGAL : 9 Juli 2007 A. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Perwakilan. 69, TLN No. Dasar hukum peraturan ini : UU No. Tempat Penetapan-Tanggal Penetapan. Tipe Dokumen. ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan. Peraturan Perundang-undangan. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. 2010. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pp 38 Tahun 2007. ”. 2. 82, 2007 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) PERATURAN PEMERINTAH. KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 2008 No. 58 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. 37, LN. V-Pasal 46 ayat ((3)) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 146, LN. Peraturan Pemerintah No. 78, LN. 1. 6123, LL SETNEG : 24 HLM. 26 Tahun 2007; PP No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PP NO 38 TH 2017 - INOVASI DAERAH. (PP) NO. Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lebih menitikberatkan. Kota, No. No. UUD 1945 Psl 18 (6), UU No. 206, TLN No. 09/Pmk. U. 38, TLN No. 23 Tahun 2014; PP No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour. ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN. 43, jdih. PP Nomor 38 Tahun 2017. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 53 Tahun 2000; PERPRES No. 25 Tahun 2004; UU No. 19, LN. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang. Oleh karena itulah KPP-PA pun telah menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemprov Kaltim, belum. (PP) NO. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, untuk mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan produk segar pertanian di daerah dipandang perlu untuk membentuk UPTD yang akan menangani sistem pengawasan keamanan pangan produk segar pertanian. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. TB Simatupang No. 4203, LL 3 HLM. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. UU No. 26 Tahun 2004; PP No. PAN/11/2008; Permendagri No. Get discovered by sharing your best content as bite-sized articles. - 737 - AA. Inventarisasi Hutan 1. PP No. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 ;21. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Lingkup kewenangan pemerintah pusat (BKPM) dibidang perizinan dan non perizinan penanaman modal dilakukan apabila proyek penanaman modal berlokasi lintas provinsi dan penanaman modal yang hanya menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 7 UU No. 42 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2007; UU No. Perencanaan operasional program Pasal 15 (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa. Indonesia, Pemerintah Pusat. 16, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2007 TANGGAL : 9 Juli 2007 A. 32 Tahun 1996 Tenaga Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 13 Tahun 2007; Perda Kab.